Tapaktuan – Eksekutif dan legislatif Aceh diharapkan menjalankan fungsi yang lebih optimal dalam hal sengketa jalur independen. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh berbagai fihak patut didengar dan dipertimbangkan, agar sengketa ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat.
Harapan ini disampaikan DR. Syarifuddin Hasyim, SH, M.Hum dalam acara sosialisasi kebijakan politik Pemerintah Aceh yang digelar oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Aceh di aula kantor Dinas Parbutapora kabupaten Aceh Selatan, jalan T, Ben Mahmud Tapaktuan, Senin (26/9).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unsyiah ini menjelaskan keberadaan jalur perseorangan dalam Pemilukada 2011 merupakan rekruitmen kepala daerah yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Karenanya, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi ruang bagi calon perseorangan untuk maju dalam Pemilukada 2011 harus dipahami sebagai bentuk perubahan dalam mekanisme demokrasi di daerah yang membuka ruang dalam menjaring orang-orang terbaik untuk memimpin daerahnya.
“Silang pendapat mengenai jalur independen tidak boleh berlarut-larut, semua pihak hendaklah menahan diri supaya pelaksanaan pemilukada tidak tertunda. Harus ada jalan tengah untuk merangkul semua pihak baik eksekutif, legislatif serta semua pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilukada 2011,” paparnya.
Menurutnya, jika rekruitmen Kepala Daerah tertunda ataupun dijadwal ulang, maka KIP Aceh, legislatif serta eksekutif harus dapat memberikan kepastian tentang hari “H” pemilukada. Disamping itu DPRA juga harus segera menyelesaikan penetapan qanun Pemilukada sebagai landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Acara sosilisasi yang berlangsung sehari penuh itu turut dihadiri unsure Muspida Aceh Selatan, Tampak hadir Wakil Bupati Daska Aziz, Kapolres AKBP B. Syafrianto, Kasdim 0107/Asel Mayor.Inf. Rahman, Ketua DPRK Safiron, Lukman Hakim dari MPU.
Pemateri lain dalam acara ini adalah Prof.DR, Husni Jalil, SH,MHum Pakar Hukum Tata Negara/ Dosen Paska Sarjana Fak. Hukum Unsyiah dengan materinya berjudul Konflik Regulasi Pemilukada ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara. Sedangkan Kapolres Aceh Selatan Bambang Syafrianto, SIK memberikan materi tentang Rencana Pengamanan Pemilukada 2011 di Kabupaten Aceh Selatan.
0 Komentar untuk "Eksekutif dan Legislatif Diharapkan Bekerja Optimal"