Bantuan Tidak Transparan, Korban Konflik Bakongan Protes

Oleh Unknown

Thursday, December 22, 2011

Bagikan :

Tweet

Puluhan korban konflik asal Desa Simpang Kecamatan Bakongan Timur mendatangi kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (21/12). Mereka menuntut lembaga itu agar segera merealisasikan bantuan rumah secara merata.

Kehadiran puluhan warga korban konflik Aceh itu satang ke kantor BRA Aceh Selatan dengan penjagaan ketat aparat Polsek Kota Tapaktuan. Mereka disambut oleh Ketua Satuan Pelaksana (Satpel-BRA) Aceh Selatan Tgk Misbah, Sekretaris BRA Syaiful SH dan anggotanya Tgk Sarbunis.

Ini protes warga korban konflik yang kesekian kalinya setelah sebelumnya, sekitar 40 orang warga Desa Simpang lainnya juga telah mendatangi kantor BRA Aceh Selatan  selama dua hari berturut 14-15 De­sember 2011.

Saat itu  warga sempat bermalam di kantor BRA Aceh Selatan dengan membawa perbekalan mema­sak dari rumah masing-masing. Kedatangan warga korban konflik ke kantor BRA kemarin, merupakan pertemuan susulan guna mencari solusi tentang sisa bantuan rumah korban konflik yang belum terealisasi.

Dalam tuntutannya, warga mendesak pihak BRA Aceh Selatan agar segera menuntaskan pembangunan rumah warga korban konflik sebanyak 40 unit lagi dari 140 unit yang diprogramkan.
Bukan hanya kali ini, pada tahun 2010 lalu BRA Aceh Selatanjuga didemo oleh ratusan masyarakat yang telah berjanji akan menyelesaikan atau memprioritaskan pembangunan seluruh rumah warga korban konflik di desa itu dalam tahun 2011, tapi kenyataannya janji itu bohong belaka.  

Menurut warga, saat konflik bersenjata memanas di Aceh dulu, Desa Simpang merupakan sebuah desa basis atau desa yang dijuluki wilayah “hitam” dalam Kecamatan Bakongan Timur saat itu, karena sering terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dengan GAM.

Dalam kurun 2000--2003 atau persis saat di berlakukan Darurat Militer secara resmi di Aceh ketika itu, seluruh warga Desa Simpang mengungsi ke Desa Sibadeh di Pusat Keca­matan Bakongan Timur, karena saat itu seluruh rumah warga yang berjumlah sekitar 140 unit lebih telah dibakar kecuali mesjid dan kantor desa. “Sehingga pantas di golongkan bahwa seluruh warga Desa Simpang merupakan korban konflik kategori kerusakan rumah paling parah karena telah rata dengan tanah akibat di bakar, sehingga pantas di prioritaskan untuk segera di salurkan bantuan, tapi kenyataannya hal itu bohong belaka,” kata Panglima Sagoe KPA Bakongan Timur yang juga koordinator warga saat ber-audiensi dengan Ketua BRA Aceh Selatan.

Diperjuangkan
Ketua Satpel BRA Aceh Selatan Tgk Misbah mengata­kan, hingga kini belum terakomodir seluruhnya penyaluran bantuan rumah warga korban konflik di Desa Simpang, karena kuota bantuan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Pu­sat sangat terbatas. Selain itu, karena masih ada yang lebih prioritas atau masih ada warga yang sangat membutuhkan bantuan rumah yang juga warga korban konflik di Aceh Selatan.

“Pada prinsipnya, kami tetap berkomitmen akan mengakomodir seluruhnya aspirasi warga korban konflik, namun tentu saja dalam prosesnya butuh waktu dan kesabaran sebab masih cukup banyak warga korban konflik lainnya yang juga membutuhkan bantuan, yang tidak mungkin diakomodir secara sekaligus,” kata Tgk Misbah.

Menanggapi pernyataan Ketua Satpel BRA Aceh Selatan itu, warga menolak mereka tetap meminta agar bantuan rumah kepada warga korban konflik di Desa Simpang harus diakomodir dalam kuota ru­mah bantuan tahun anggaran 2011 ini yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk Aceh Selatan sebanyak 434 unit.

“Jika tidak di salurkan dalam tahun 2011 ini, maka per­soalan atau kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum, ” tegas Mujirmin.
Terkait ancaman warga salah seorang petinggi BRA Aceh Selatan, Tgk Sarbunis menyatakan pihaknya mempersilahkan masyarakat tersebut untuk membawa kasus itu ke ranah hukum supaya diusut oleh pihak penegak hukum.
“Kami mendukung langkah hukum masyarakat, biar duduk persoalan nya jelas dan tidak ada yang di tutup-tutupi di sini,” tantang Tgk. Sar­bunis.

 jurnalmedan.com

Tag : News